Program Adopsi Pulau untuk Pemerataan Kesejahteraan Hingga ke Pelosok

, , No Comments
Kepulauan Maratua, Kalimantan Timur
Program adopsi pulau merupakan salah satu terobosan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (DITJEN KP3K), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mempercepat pendayagunaan pulau-pulau kecil/terluar melalui penggalangan partisipasi berbagai pihak, khususnya perguruan tinggi, dunia usaha, dan stakeholder lainnya, secara terpadu dan berkelanjutan dalam pembangunan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Ini didasari kondisi pengelolaan Pulau-pulau Kecil (PPK) termasuk Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) yang membutuhkan dana besar mengingat letak dan kesulitan aksebilitasnya.

Inisiasi program adopsi pulau untuk memperbaiki konsep dan filosofi pemberdayaan, meningkatkan efektifitas dan efisiensi, serta menggalang potensi kekuatan sumber daya yang masih parsial.

Program yang digagas oleh Direktorat Jenderal KP3K ini memang sangat strategis. Dimana, KKP mengajak swasta maupun BUMN dan perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi lokal di pulau kecil melalui fasilitasi sarana prasarana maupun kemudahan pengembangan usaha di bidang kelautan dan perikanan di pulau tersebut.

Dijelaskan Sudirman, pengelolaan pulau-pulau kecil yang ditawarkan pemerintah kepada swasta dan BUMN, merupakan sebuah langkah nyata dalam menjaga dan memelihara kedaulatan NKRI. Gagasan tersebut muaranya pada pemberdayaan masyarakat di pulau tersebut, tetapi titik utamanya pada pemeliharaan kedaulatan negara agar warga di pulau terluar tersebut tidak terpikat dengan kemajuan peradaban yang dimiliki negara tetangga.

"Program adopsi pulau tersebut diprioritaskan pada pembangunan yang ramah lingkungan, dan memberdayakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemerintah, memberi dukungan berupa pengembangan infrastruktur dasar seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan pembangunan sarana di pulau kecil," ujarnya.

Pendanaan program ini berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari dunia usaha atau swasta, individu, maupun kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi serta lembaga masyarakat lainnya.

Khusus untuk perguruan tinggi, melalui program adopsi pulau ini, pihak perguruan tinggi berkesempatan langsung untuk mendiseminasikan dan mempraktekan ilmu dan teknologi yang dimilikinya sebagai wujud pengejawantahan tridharma perguruan tinggi.  Masuknya keunggulan teknologi dan kompetensi perguruan tinggi, diharapkan dapat mengakselerasi pengembangan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Dengan berkembangnya ekonomi dan lingkungan tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pulau-pulau kecil.

Saat ini program adopsi pulau baru terkonsentrasi pada PPKT. Kedepannya program ini mencakup pulau-pulau kecil lainnya Kondisi eksisting pulau-pulau kecil termasuk PPKT pada umumnya masih sangat memprihatinkan. Banyak penduduk pulau tidak sempat mengenyam pendidikan dan diantaranya buta huruf
Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil menargetkan 31 pulau-pulau kecil terluar yang berpenduduk dapat dikelola dengan baik pada tahun 2014, maka kepada perguruan tinggi diharapkan untuk mengadopsi minimal 1 (satu) Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) untuk dibina dan ditingkatkan kondisi lingkungannya, serta kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam rangka program adopsi pulau yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan stakeholder terkait, telah ditandatangani beberapa Perjanjian Kerjasama sebagai berikut :


  1. Perjanjian kerjasama dengan Universitas Hasanuddin (UNHAS) No. PKS.01/KP3K/I/2012, dan  No. 270/UN4/PM.05/2012 tanggal 9 januari 2012 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Sebatik.
  2. Perjanjian kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) No. PKS.02/KP3K/I/2012 dan No. 01/I3/KsP/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Subi Kecil Kabupaten Kepulauan Natuna dan Pulau Nusa Kambangan Kabupaten Cilacap.
  3. Perjanjian Kerjasama dengan Yayasan KALPATMA BERSAMA dan Komando Daerah Militer II Sriwijaya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Republik Indonesia No. 03/KP3K/KKP/PKS/IV/2012 dan No. PKS01/IV/YKB/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Pendayagunaan Pulau Batu Kecil Kabupaten Lampung Barat, Propinsi Lampung.
  4. Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Dipenogoro (UNDIP) No. 01/KP3K/KKP/PKS/IV/2013 dan No. 1887/UN7.P/HK/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Pengelolaan Pulau Kecil Terluar di Pulau Karimun Kecil Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.
  5. Perjanjian Kerjasama dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) No. 02/KP3K/KKP/PKS/VI/2013 dan No. 1178/H1.SPs/HM/2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Pengelolaan Pulau Alor Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  6. Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Indonesia (UI) No. 02/KP3K/KKP/PKS/VII/2013 dan No. 154/PKS/R/UI/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Larat Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
  7. Perjanjian Kerjasama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) No. 05/KP3K/KKP/PKS/IV/2014 dan No. 09/PKS/ITS/2014 tanggal 4 April 2014 tentang Pendayagunaan Pulau Maratua dan Sekitarnya, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dan Pulau Poteran, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
  8. Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Bengkulu No. 01/KP3K/KKP/PKS/II/2014 dan No. 2510/UN30/HK/2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Enggano dan Mega, Provinsi Bengkulu.
  9. Perjanjian Kerjasama dengan Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No. 02/KP3K/KKP/PKS/III/2014 dan No. 44/KSM/G2/2014 tanggal 12 Maret 2014 tentang Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi untuk Meningkatkan Kualitas Masyarakat di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  10. Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Halu Oleo No. 04/KP3K/KKP
    /PKS/III/2014 dan No. 1653/UN29/LL/2014 tanggal 22 Maret 2014 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Lingian, Provinsi Sulawesi Tengah.
Pelaksanaan Kerjasama tersebut berlangsung selama 3 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama dimaksud. Melalui Kerjasama kemitraan adopsi pulau ini, diharapkan pendayagunaan pulau-pulau kecil di Indonesia dapat terakselerasi, dan masyarakat pulau-pulau kecil dapat mencapai kesejahteraannya. Berikut ini daftar 20 pulau yang nantinya akan diberlakukan program Adopsi Pulau :


  1.     Pulau Lepar di Bangka Belitung
  2.     Enggano (Bengkulu)
  3.     Kemujan (Jateng)
  4.     Maradapan (Kalsel)
  5.     Maratua (Kaltim)
  6.     Sebatik (Kaltim)
  7.     iantar (Kepulauan Riau)
  8.     ili Belek (NTB)
  9.     Pasaran (Lampung)
  10.     Dullah (Maluku)
  11.     Koloray (Maluku Utara)
  12.     Alor (NTT)
  13.     Pulau Mansuar (Papua Barat)
  14.     Battoa (Sulbar)
  15.     Selayar (Sulsel)
  16.     Samatellu Pedda (Sulsel)
  17.     Lingayan (Sulteng)
  18.     Manado Tua (Sulut)
  19.     Gangga (Sulut)
  20.     Mentehage (Sulut)


Sumber:

http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/28/kementerian-kelautan-kembangkan-program-adopsi-pulau
http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver2/program/detail/adopsi-pulau
http://finance.detik.com/read/2013/05/24/090638/2254687/4/1/ayo-siapa-mau-adopsi-20-pulau-pulau-kecil-di-indonesia-ini

Illustration image by : Google.com

0 comments:

Posting Komentar